Qomaru Ikuti Apel Siaga Tim Pendamping Kelurahan Bergerak

Metro – Wakil Walikota Qomaru zaman ikuti Apel Siaga Tim Pendamping Kelurahan Bergerak dan Penyerahan Data Keluarga Beresiko Stunting secara Simbolis kepada Perwakilan TPK di Kota Metro melalui Zoom Meeting yang dilakukan di Aula Pemerintah Daerah Kota Metro, Kamis (12/05/2022).

Secara Zoom Meeting, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menuturkan angka risiko keluarga stunting di Indonesia masih tinggi yaitu sebanyak 21,9 Juta Keluarga Indonesia Berisiko Stunting.

Menyikapi hal tersebut, Hasto mengatakan sebanyak 600 ribu personil akan dikerahkan untuk menekan angka stunting. Tugasnya untuk melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.

 “Jumlah keluarga berisiko stunting ini harus ditekan seminimal mungkin. Mari kita bekerja secara optimal,” ucapnya pada Apel Siaga TPK Bergerak yang berlangsung di alun-alun Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Kepala BKKBN tersebut juga menyebutkan, berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen. Angka ini masih lebih tinggi dari standar WHO sebesar 20 persen dan jauh dari target tahun 2024 yakni sebesar 14 persen.

“Ke-600 ribu personel TPK ini direkrut oleh kepala desa/lurah dari seluruh Indonesia, yang pemilihan unsur-unsur TPK sejalan dengan kemampuan mereka untuk mendampingi keluarga dan faktor kedekatan mereka dengan para keluarga, ” ujarnya.

Lanjutnya, Hasto mengatakan bahwa Bidan memiliki kemampuan memberikan pelayanan, dan sekaligus sebagai koordinator lapangan. Kemudian unsur PKK, sebagai fasilitator/mediator yang memiliki jaringan dan kemampuan membangun hubungan baik lintas sektor di lapangan, serta Kader KB yang piawai dalam melaksanakan KIE personal dan pengumpulan data terbukti lewat Pendataan Keluarga tahun 2021.

“Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang dilakukan oleh lebih dari 700 ribu kader pendata berhasil mendata 66.207.139 kepala keluarga di 33 provinsi dan memetakan keluarga yg teridentifikasi sebagai keluarga beresiko stunting sebanyak 21.906.625 keluarga, ” tutur Hasto.

Hasto juga menjelaskan data keluarga beresiko stunting yang dinamis dari waktu ke waktu, memerlukan verifikasi, validasi, dan sekaligus pemutakhiran (updating), agar pemerintah mempunyai data sasaran yang valid dan akurat yang dapat  dimanfaatkan  untuk  kebutuhan penajaman  sasaran  pendampingan  keluarga  maupun intervensi terhadap keluarga beresiko stunting yang terdiri dari ibu hamil, balita (0-59 bulan), baduta (0-23 bulan).

Oleh karena itu, kader KB akan datang ke rumah para keluarga sasaran untuk melakukan pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data, selain melakukan KIE (komunikasi, edukasi dan informasi)  pencegahan stunting.  Hal tersebut dapat  dilakukan  bersamaan  mengingat  kader keluarga berencana (KB) juga adalah bagian dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) bersama-sama dengan pendamping dari tenaga kesehatan seperti bidan, dan kader Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).

Dalam proses pemutakhiran data, keluarga-keluarga yang ditemui TPK diharapkan dapat memberikan data yang akurat, sesuai kondisi sebenarnya. Petugas verifikasi dan validasi (verval) akan mencatat dan melaporkan adanya pemutakhiran atau perbaikan data keluarga sasaran, menggunakan formulir keluarga berisiko stunting.

“Formulir ini sedikitnya mencatat nama kepala keluarga dan alamat, serta keberadaan anak baduta, balita, pasangan usia subur (PUS), dan ibu hamil,”paparnya.

Selain itu, Kepala BKKBN tersebut menuturkan faktor-faktor lain yang ikut dicatatkan, seperti kondisi lingkungan (ada atau tidaknya sumber air minum layak, dan jamban layak), kondisi PUS (4 terlalu), keberadaan keluarga dengan kategori risiko, dan keberadaan kasus stunting, dan ada atau tidaknya pendampingan dari tim pendamping keluarga. (fgp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *